Jangan Asal Tebar Duit

Janji Gubernur DKI Jakarta memberikan dana Rp 1 miliar per kelurahan untuk rehabilitasi pascabanjir perlu dipertanyakan. Soalnya, duit itu diambil dari pos lain dalam anggaran daerah, langkah yang mencerminkan tidak adanya tertib anggaran. Selain itu, pemakaiannya kelak diperkirakan juga rawan korupsi.

Pemberian dana lewat program dadakan seperti itu sungguh riskan. Pertanggungjawabannya akan lebih sulit dibanding program yang terencana matang dan telah terpola cara pengawasannya. Dalam program yang terencana pun selama ini korupsi sering terjadi. Apalagi dalam tebar dana secara serampangan seperti itu.Sudah menjadi rahasia umum, dana bantuan sering berkurang ketika sampai di bawah. Birokrasi pemerintah kita terkenal longgar dalam pengawasan dan administrasi. Bahkan audit keuangan pun gampang direkayasa.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta sudah memberikan bantuan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sejak 2001. Namun, program ini sarat dengan penyelewengan dan tunggakan. Pada April 2006, misalnya, Badan Pengawas Daerah DKI Jakarta menemukan 170 kasus penyalahgunaan. Pada tahun yang sama pula terungkap adanya tunggakan dana Rp 79,4 miliar.

Akhirnya, pada Desember tahun lalu, pemerintah Jakarta memutuskan menunda program itu sampai terbentuknya lembaga keuangan mikro yang akan mengelolanya. Rencana tersebut belum terealisasi sampai terjadinya bencana banjir pada awal bulan ini. Dari pos program inilah pembagian duit untuk kelurahan itu akan diambil. Bila penyelewengan pada program yang lalu pun belum beres, bagaimana kita bisa berharap program berikutnya tak akan dikotori oleh praktek yang sama?

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memang melarang kelurahan yang luput dari bencana menggunakan dana yang totalnya Rp 267 miliar itu. Ia seolah ingin menjamin bantuan itu tepat sasaran. Perlu diingat bahwa masa kerja Sutiyoso sebentar lagi selesai. Orang yang mau pensiun biasanya mempunyai kecenderungan berbuat baik agar kelak diingat sebagai tokoh yang peduli pada kesengsaraan rakyat. Tapi, jika cara ini mengundang korupsi, sebaiknya diurungkan.

Kalau pemerintah Jakarta ingin memperbaiki kerusakan-kerusakan infrastruktur di kelurahan akibat banjir, sebaiknya direncanakan lebih matang. Anggaran pun mesti diambil dari pos yang tepat. Yang lebih penting lagi sebenarnya bagaimana mencegah musibah banjir datang lagi pada tahun-tahun mendatang. Banjir tetap akan selalu mengancam bila pemerintah daerah berpangku tangan dan tak belajar dari kesalahan masa lalu. Selain memperbaiki daerah aliran sungai dan kanal, perlu memperbanyak lahan resapan di Jakarta.

Manajemen penanganan banjir pun mesti dibenahi. Sudah saatnya pemerintah Jakarta memiliki sistem yang baik untuk mengantisipasi serangan banjir. Pola evakuasi dan penanganan pengungsi seharusnya menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Kalau tak bisa menolak banjir, paling tidak kita harus meminimalkan dampaknya.

Dari Rumah, Cegah Demam Berdarah

Dalam kasus demam berdarah, ada baiknya kita berhenti menyalahkan dan meminta tanggung jawab pemerintah yang memang selalu lamban dan terlambat itu. Pemerintah yang anggarannya cekak ini sedang repot mengurus aneka bencana alam, kecelakaan transportasi umum, dan wabah flu burung--semuanya datang beruntun dan bertubi-tubi. Menambah satu lagi kerepotan tidak hanya membuat pemerintah kian tak berdaya, tapi juga membikin publik malah makin frustrasi.

Wabah demam berdarah selalu merebak setiap kali musim hujan datang dan pemerintah nyaris tak banyak membantu membasmi wabah atau minimal menekan angka insiden. Sebagai gambaran, sepanjang Januari ini saja jumlah penderita demam berdarah di Jawa Barat mencapai 1.903 orang, yang 46 di antaranya meninggal. Di Jakarta, ada 1.752 pasien dan delapan di antaranya meninggal. Data tersebut hampir sama dengan data pada bulan yang sama tahun lalu.

Kesibukan mengobati pasien demam berdarah sudah menjadi kegiatan rutin dan tampaknya masih belum akan selesai. Penyebabnya, setelah gelombang penyakit berlalu, publik melupakan tindakan pencegahan yang harus terus dilakukan, yakni gerakan menguras, menutup, dan mengubur (3M). Mereka menunggu saja kapan perlu memadamkan "kebakaran" itu jika wabah tersebut datang lagi. Walhasil, lebih dari 30 tahun perang melawan demam berdarah belum juga tuntas.

Padahal pemberantasan demam berdarah bisa dimulai sekarang di lingkungan kita masing-masing. Cara efektif memberantas wabah ini dan mencegahnya datang kembali adalah membersihkan rumah dan sekelilingnya dari perindukan nyamuk kebun (Aedes aegypti dan Aedes albopictus), lalu melakukan gerakan 3M. Virus dengue memang sulit dibendung perkembangbiakannya. Membunuh semua nyamuk kebun pun bukan pilihan yang efisien. Cara paling tepat adalah menekan pertambahan populasi nyamuk pembawa virus dengan cara menyingkirkan tempatnya bertelur. Dengan menurunkan populasi nyamuk, atau membasminya sama sekali, peluang virus berpindah ke tubuh manusia pun menipis.

Membersihkan rumah dan melaksanakan 3M itu cara paling murah dan sederhana. Singapura berhasil menekan jumlah penderita demam berdarah sampai nol dengan cara ini.
Apalagi nyamuk demam berdarah tidak berkembang biak di rawa, got terbendung, sungai berlumpur, atau di air jernih yang berada langsung di atas permukaan tanah. Nyamuk itu bermukim di genangan air jernih dalam wadah.

Metode 3M perlu diingatkan kembali secara terus-menerus karena banyak yang belum juga menyadari bahwa satu keluarga saja alpa membersihkan lingkungan rumahnya, satu kampung bisa celaka. Karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.